CIANJURPOST.COM – Bawaslu Kabupaten Cianjur akan segera membentuk Mediation Clinic sebagai langkah strategis untuk mencegah potensi sengketa Pemilu sejak dini. Layanan konsultasi dan edukasi hukum kepemiluan ini ditujukan bagi partai politik agar lebih memahami regulasi, prosedur, serta mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Cianjur, Indra Suryadharma, menjelaskan bahwa Mediation Clinic akan menjadi ruang konsultasi bagi partai politik untuk memahami aspek hukum kepemiluan, khususnya terkait potensi sengketa pada setiap tahapan Pemilu.
“Melalui Mediation Clinic, kami ingin memberikan pemahaman kepada partai politik mengenai mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu, sehingga potensi permasalahan dapat diidentifikasi dan diantisipasi sejak dini,” kata Indra di Kantor Bawaslu Kabupaten Cianjur, Senin (26/10/2026).
Ia menambahkan, layanan tersebut akan memberikan informasi mengenai tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, mulai dari kedudukan hukum pemohon, objek sengketa, tenggang waktu pengajuan, persyaratan permohonan, hingga alat bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tak hanya menjadi ruang konsultasi, Mediation Clinic juga akan dimanfaatkan untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi sengketa berdasarkan persoalan yang disampaikan partai politik. Hasil konsultasi akan didokumentasikan sebagai bahan analisis dan dasar penyampaian usulan langkah pencegahan kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Cianjur.
Apabila ditemukan persoalan yang membutuhkan penjelasan atau tindak lanjut, Bawaslu Kabupaten Cianjur akan berkoordinasi dengan divisi terkait maupun Bawaslu Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan.
Indra menegaskan, Mediation Clinic bukan pengganti mekanisme formal penyelesaian sengketa proses Pemilu. Layanan ini berfokus pada konsultasi dan edukasi hukum untuk membantu partai politik mengantisipasi persoalan sebelum berkembang menjadi sengketa.
“Konsultasi melalui Mediation Clinic tidak menggantikan pengajuan permohonan, mediasi, maupun adjudikasi. Karena itu, partai politik tetap harus memperhatikan ketentuan dan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Ketentuan tersebut sejalan dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Konsultasi melalui layanan ini tidak menunda ataupun memperpanjang tenggang waktu pengajuan permohonan. Pembahasan substansi sengketa yang harus diselesaikan melalui mekanisme formal juga tidak termasuk dalam cakupan layanan.
Melalui pembentukan Mediation Clinic, Bawaslu Kabupaten Cianjur berharap partai politik semakin memahami hak, kewajiban, dan prosedur hukum kepemiluan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat pencegahan sengketa sejak dini sekaligus mendukung penyelenggaraan Pemilu yang tertib dan berintegritas.
