CIANJURPOST.COM – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, yang digelar secara serentak dengan menggunakan sistem digital, berlangsung di Aula Desa Langensari, Minggu (8/11/2026).
Suasana sempat memanas setelah proses penghitungan suara selesai sekitar pukul 18.30 WIB. Berdasarkan hasil penghitungan sementara, calon kepala desa nomor urut 1 memperoleh suara terbanyak. Namun, hasil tersebut menuai ketidakpuasan dari sebagian warga yang mengaku tidak menghendaki calon nomor urut 1 menjadi Kepala Desa Langensari.
Ketua Panitia Pilkades Langensari, Muhammad Yayan Sumpena, S.H., M.H., mengatakan bahwa secara umum pemilihan menggunakan sistem digital dinilai lebih efektif. Namun, apabila terdapat masyarakat yang tidak menerima hasil pemilihan, hal tersebut menurutnya berkaitan dengan kedewasaan dalam berdemokrasi.
“Pada umumnya pemilihan seperti ini lebih efektif. Namun, jika masyarakat tidak menerima hasilnya, itu kembali kepada kedewasaan masing-masing. Kami sebagai panitia hanya melaksanakan seluruh tahapan sesuai regulasi yang berlaku, mulai dari tahapan awal hingga akhir,” ujar Yayan.
Ia menjelaskan, hasil akhir pemilihan selanjutnya akan dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pihak kecamatan, hingga pemerintah kabupaten sesuai mekanisme yang berlaku.
Yayan mengakui, meskipun secara umum pelaksanaan Pilkades digital tidak mengalami kendala berarti, terdapat sejumlah persoalan teknis di lapangan. Salah satunya berkaitan dengan pemilih lanjut usia (lansia) yang belum memahami penggunaan sistem digital, meskipun telah mendapatkan pendampingan dari panitia maupun keluarga terdekat.
Menurutnya, panitia tetap berupaya memaksimalkan pelayanan karena setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk menggunakan hak pilihnya.
Kendala lainnya adalah keterbatasan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Di Desa Langensari hanya tersedia satu TPS untuk melayani lebih dari 5.000 pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kondisi tersebut tidak terlepas dari keterbatasan anggaran.
Yayan juga mengungkapkan adanya komplain dari saksi terkait sejumlah pemilih yang telah mendaftar sejak pagi hingga sore hari, tetapi belum mendapatkan panggilan untuk menggunakan hak pilihnya. Bahkan, beberapa pemilih diketahui tidak membawa surat undangan karena hilang, sehingga panitia berinisiatif mencetak ulang sekitar 13 surat undangan.
Namun, ketika pemilih tersebut hendak menggunakan hak pilihnya di bilik suara, sistem menunjukkan keterangan bahwa surat undangan yang bersangkutan telah digunakan.
Selain itu, pada pertengahan pelaksanaan pemilihan, saksi dan panitia sepakat melakukan penambahan waktu pendaftaran serta menambah meja pelayanan untuk mengurangi antrean pemilih. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara.
Meski demikian, dalam situasi tersebut sempat muncul dugaan adanya upaya kecurangan terkait seseorang yang diduga akan membawa beberapa surat suara. Namun, dugaan tersebut belum terbukti menjadi tindakan kecurangan.
Yayan menegaskan bahwa seluruh proses harus dijalankan sesuai prosedur dan ketentuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), sehingga pelaksanaan pemilihan dapat berlangsung tertib dan kondusif.
Ia berharap seluruh pihak dapat mengambil hikmah dari kejadian tersebut dan masyarakat bisa menerima hasil pemilihan dengan lapang dada.
“Panitia bukan pihak yang mengesahkan hasil dan bukan pula pihak yang menentukan pilihan masyarakat. Jika memang ada ketidakpuasan, silakan ditempuh melalui jalur yang telah ditentukan sesuai peraturan dan perundang-undangan,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolsek Karangtengah, AKP Yudi Heryanadi, S.H., CPHR., membenarkan sempat terjadi perselisihan di lokasi setelah proses penghitungan suara.
Menurutnya, pihak kepolisian telah mengimbau masyarakat yang merasa tidak puas terhadap hasil Pilkades agar menyampaikan keberatan melalui jalur hukum dan pihak-pihak terkait.
“Memang tadi sempat ada sedikit perselisihan. Namun, saya menyarankan agar pihak yang merasa tidak puas mengajukan keberatan secara hukum kepada pihak-pihak terkait. Negara kita adalah negara demokrasi, sehingga masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya,” ungkap Yudi.
Terkait pengamanan, Yudi menyampaikan bahwa personel yang diterjunkan sudah mencukupi dengan dukungan dari satuan Brimob, Sabhara Polres, serta unsur TNI.
“Alhamdulillah, situasi masih dapat dikendalikan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Masyarakat hanya menyampaikan aspirasinya dengan suara lantang,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengamanan akan terus dilakukan hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai, termasuk pengamanan di kediaman calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak.
Yudi juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam menyampaikan aspirasi.
“Apabila memang tidak puas dengan hasil Pilkades ini, silakan kumpulkan bukti-bukti yang ada untuk kemudian dikomunikasikan dengan pihak terkait. Kami mengimbau seluruh masyarakat agar menyampaikan aspirasi dengan tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku,” pungkasnya.
Dengan demikian, seluruh pihak diharapkan dapat menjaga kondusivitas pascapemilihan serta menghormati mekanisme penyelesaian keberatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(GE)
