CIANJURPOST.COM – Meski sebelumnya telah ditutup dan mendapat peringatan dari aparat kepolisian, aktivitas tambang pasir yang diduga ilegal di Desa Cibinong Hilir, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, kembali beroperasi secara sembunyi-sembunyi pada malam hari.
Mengetahui adanya aktivitas tersebut, Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Cianjur langsung melakukan penindakan pada Jumat (20/11/2026) sekitar pukul 02.00 WIB.

Saat petugas mendatangi lokasi, kegiatan penambangan ternyata masih berlangsung. Padahal, pengelola sebelumnya telah diminta menghentikan seluruh aktivitas karena diduga belum memenuhi ketentuan perizinan.
Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit excavator merek Kobelco, dua buku surat jalan pengiriman material pasir dan batuan, serta dokumentasi aktivitas pertambangan.
Petugas juga meminta keterangan dari operator alat berat dan pengelola tambang untuk kepentingan penyelidikan. Sementara itu, pemilik tambang berinisial J tidak ditemukan di lokasi saat penindakan berlangsung.
Kapolres Cianjur AKBP Beddy Suwendi, S.H., S.I.K., menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan aktivitas pertambangan tanpa izin kembali beroperasi, terlebih di lokasi yang sebelumnya sudah ditutup.
“Kami tegaskan, tidak ada toleransi terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Cianjur. Lokasi yang sudah ditutup tetapi kembali beroperasi menunjukkan adanya pengabaian terhadap ketentuan hukum. Karena itu, akan kami tindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Menurutnya, pengawasan dan penindakan tidak hanya dilakukan pada siang hari. Kepolisian juga akan meningkatkan pemantauan terhadap aktivitas pertambangan yang diduga ilegal pada malam hari.
“Jangan menganggap aktivitas pertambangan yang dilakukan pada malam hari akan luput dari pengawasan petugas. Kami akan terus melakukan pemantauan dan penindakan. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” lanjut Kapolres.
Ia juga mengingatkan para pemilik lahan maupun pengusaha tambang agar tidak menjalankan kegiatan pertambangan tanpa mengantongi izin resmi. Selain persoalan hukum, aktivitas tersebut juga harus memperhatikan keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
“Kami tidak melarang masyarakat menjalankan usaha pertambangan sepanjang memiliki izin dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, apabila dilakukan secara ilegal, terlebih berpotensi merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat, tentu akan kami tindak. Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum,” tandasnya.
Saat ini, Satreskrim Polres Cianjur masih mendalami dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin tersebut. Kasus ini diselidiki berdasarkan Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Dalam ketentuan tersebut, pelaku pertambangan tanpa izin terancam hukuman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.
Polres Cianjur memastikan pengawasan terhadap sejumlah lokasi pertambangan yang diduga tidak memiliki izin akan terus dilakukan guna mencegah aktivitas serupa kembali terjadi.
Kapolres pun mengajak masyarakat untuk ikut membantu pengawasan dengan melaporkan apabila menemukan kegiatan pertambangan yang diduga melanggar hukum.
“Kami mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas pertambangan ilegal. Setiap laporan akan kami tindak lanjuti. Komitmen kami jelas, penegakan hukum harus berjalan demi melindungi masyarakat, menjaga lingkungan, dan menciptakan kepastian hukum di Kabupaten Cianjur,” pungkasnya.(red-cp)

