CIANJURPOST.COM – Anggota DPR RI Komisi VIII, Isfhan Taufik Munggaran, menegaskan masyarakat masih memiliki kesempatan untuk mengajukan perbaikan data desil kesejahteraan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
Pembenahan data tersebut dinilai penting agar penyaluran bantuan sosial dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
Hal itu disampaikan Isfhan dalam kegiatan Diseminasi Program Prioritas Presiden Tahun 2026 Kementerian Sosial RI yang digelar di Desa Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Selasa (27/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Isfhan mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan ketidaksesuaian data melalui koordinasi dengan pemerintah desa, TNI-Polri, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta tokoh masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk memastikan proses verifikasi berjalan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Data harus kita periksa dan luruskan apabila tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Dengan begitu, bantuan sosial bisa diberikan kepada warga yang memang berhak menerimanya,” ujar Isfhan.
Sementara itu, Kepala Desa Gekbrong, Dadang Hikmat Sudarni, S.Sos., mengungkapkan bahwa persoalan ketidaksesuaian data desil masih menjadi salah satu keluhan masyarakat. Ia menyebutkan, ada warga yang secara ekonomi dinilai layak mendapatkan bantuan, tetapi masuk dalam kategori desil lebih tinggi sehingga tidak memperoleh bantuan sosial.
Menurut Dadang, perbaikan dan verifikasi data menjadi langkah penting untuk menjawab keluhan tersebut sekaligus mendorong agar penyaluran bantuan lebih sesuai dengan keadaan masyarakat.
Kegiatan diseminasi itu diikuti 175 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari total 267 KPM PKH yang terdaftar di Desa Gekbrong. Hadir pula unsur pemerintah desa, TNI-Polri, pendamping PKH, dan tokoh masyarakat.
Selain membahas pembaruan data kesejahteraan, Isfhan mengingatkan pentingnya sinergi antara masyarakat dan seluruh unsur terkait dalam proses pendataan. Ia juga mengimbau warga agar menjaga kerahasiaan data pribadi dan tidak sembarangan membagikannya kepada pihak yang tidak berkepentingan.
Melalui koordinasi dan verifikasi yang tepat, diharapkan data penerima bantuan sosial semakin akurat sehingga program pemerintah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.(red-cp)
