CIANJURPOST.COM – Situasi pascapemilihan kepala desa (Pilkades) Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, sempat memanas menyusul munculnya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap hasil pemilihan yang memenangkan calon nomor urut 1. Kondisi tersebut membuat Kapolres Cianjur AKBP Beddy Suwendi, S.H., S.I.K., turun langsung ke lokasi untuk memastikan situasi keamanan tetap terkendali, Selasa (9/11/2025).
Kehadiran orang nomor satu di jajaran Polres Cianjur tersebut menjadi perhatian di tengah polemik hasil Pilkades yang memunculkan keberatan dari sejumlah pihak. Aparat gabungan dari Polres Cianjur, Polsek, Brimob, hingga TNI diterjunkan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan.
Kapolres Cianjur AKBP Beddy Suwendi menegaskan bahwa hingga saat ini situasi keamanan masih dapat dikendalikan. Ia memastikan masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi maupun keberatan, selama dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Dari sisi keamanan, kami tidak ada masalah ketika masyarakat ingin menyuarakan isi hatinya untuk meminta keadilan. Polisi 24 jam siap melayani masyarakat demi mendapatkan keamanan dan kenyamanan,” tegas Beddy.
Terkait dugaan praktik politik uang atau money politics, Kapolres menyatakan bahwa hingga saat ini belum ditemukan adanya temuan mengenai praktik tersebut.
Namun, polemik belum sepenuhnya selesai. Sejumlah saksi dari calon kepala desa diketahui mendatangi kantor desa untuk mempertanyakan keabsahan hasil pemilihan. Persoalan itu kemudian dibahas melalui mediasi bersama panitia Pilkades tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Setelah proses mediasi, para pihak akhirnya meninggalkan kantor desa dan kembali ke rumah masing-masing.
Di sisi lain, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dendi Rinaldi, mengungkapkan bahwa audiensi telah dilakukan bersama perwakilan tim calon kepala desa nomor urut 2 hingga 5 serta sejumlah perwakilan masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, disepakati pentingnya keterbukaan informasi antara panitia dan tim calon. Dendi menegaskan bahwa setiap keberatan harus diselesaikan melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku, bukan melalui tindakan di luar ketentuan.
“Kita akan sama-sama berproses sesuai prosedur. Jangan sampai apa yang diinginkan masyarakat Langensari justru tercederai oleh hal-hal yang berada di luar prosedur,” ujarnya.
Dendi juga menyampaikan dua jalur yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa keberatan terhadap hasil Pilkades. Pertama, mengajukan keberatan kepada pengawas Pilkades tingkat kecamatan untuk diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Kedua, menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Barcode Bermasalah Jadi Sorotan
Selain polemik hasil pemilihan, persoalan teknis penggunaan barcode pemilih yang tidak dapat digunakan juga menjadi catatan penting dalam pelaksanaan Pilkades Langensari.
Dendi menyebut persoalan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah agar pelaksanaan pemilihan berikutnya berjalan lebih efektif dan efisien. Padahal, sistem digital diharapkan mampu menjamin ketertiban administrasi serta merekam seluruh proses pemilihan secara lebih rapi.
Ia menambahkan, tenaga teknis dari tingkat provinsi direkrut oleh pemerintah.
Sementara itu, apabila tidak ada hambatan, pelantikan 47 kepala desa terpilih di Kabupaten Cianjur direncanakan berlangsung secara serentak pada minggu kedua Desember 2026.
Polemik Pilkades Langensari kini menjadi ujian bagi penyelenggara untuk membuktikan bahwa seluruh tahapan pemilihan telah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Sebab, keamanan yang kondusif saja tidak cukup apabila pertanyaan masyarakat mengenai keabsahan hasil pemilihan belum mendapatkan jawaban yang jelas.
Masyarakat tentu berharap setiap keberatan ditindaklanjuti secara terbuka dan objektif, sehingga hasil Pilkades tidak hanya diterima secara administratif, tetapi juga memperoleh kepercayaan dari masyarakat.
